Merdeka Belajar dalam Kemenkumham Corporate University

         Bangkinang-(16/10). Salam Pembelajar. Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menciptakan budaya baru di masyarakat untuk saling menjaga jarak. Isolasi dan karantina mandiri untuk memutus penularan, berakibat pelatihan secara tatap muka tidak dapat dilakukan. Strategi pengembangan kompetensi untuk pencapaian 20 jam pelajaran pertahun bagi setiap pegawai harus tetap dilakukan, sehingga mengubah model pembelajaran di dalam kelas atau klasikal menjadi pembelajaran non-klasikal, seperti kelas virtual dan pelatihan jarak jauh.

        Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah mendeklarasikan Corporate University (CorpU) pada 18 November 2019, yang dilandasi perlunya merespon perubahan revolusi industri 4.0 berbasis digital. CorpU merupakan strategi untuk mengintegrasikan model-model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan kerja (link and match). Capaian kinerja individu tentu memengaruhi capaian kinerja organisasi, sehingga pengembangan kompetensi menjadi penting untuk tetap diberikan meskipun dalam situasi pandemi Covid-19.

        Kemenkumham CorpU merupakan manajemen strategis pengembangan SDM yang fokus pada program strategis kementerian, dengan mengelola individu pegawai dalam ekosistem organisasi pembelajar, serta pengelolaan pengetahuan untuk pencapaian karakter unggul di bidang hukum dan HAM. Oleh karena itu, Kemenkumham CorpU memiliki sasaran untuk terbentuknya sebuah organisasi pembelajar di lingkungan Kemenkumham, yang memberi akses seluas-luasnya bagi setiap pegawai untuk belajar, dan sebanyak-banyaknya organisasi menyediakan sumber belajar itu sendiri. Disinilah pentingnya terbangun budaya belajar mandiri bagi insan Kemenkumham.

        Sejumlah penyelenggaraan pelatihan sebagai bentuk pengembangan kompetensi diselenggarakan melalui Pelatihan Jarak Jauh sekaligus pemanfaatan Learning Management System (LMS). Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) untuk pejabat administrator, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) untuk pejabat pengawas, serta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) II untuk para eselon II misalnya, diselenggarakan dengan menggabungkan antara elearning, teleconference, dan pembelajaran komunitas. Pelaksanaan semua pelatihan, baik di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM @bpsdm_kumham maupun di Balai Diklat, dilakukan dalam bentuk non-klasikal.

        Dengan pemanfaatan teknologi sistem informasi, pelaksanaan model pengembangan kompetensi menitikberatkan pada kondisi ramah teknologi digital. Pada akhirnya, Kemenkumham Corporate University dapat mendukung pada pencapaian birokrasi digital serta peningkatan capaian kinerja organisasi. Setiap pegawai merdeka memilih model pembelajaran yang sesuai kebutuhan pengembangannya, untuk memenuhi hak pengembangan dalam setahun paling sedikit 20 jam pelajaran.

(aBy)

Infografis 1

Infografis 2

Infografis 3

Infografis 4

Infografis 5

Omnibus Law Taat Prosedural

        Bangkinang-(15/10) Selamat sore Rekan Basan Baran sekarang lagi rame nih ya bahas Penyusunan RUU Cipta Kerja. Kalian tau ngga, kalo penyusunan RUU ini telah melalui proses yang panjang lho. Penyusunan awal substansi RUU ini telah dilakukan pada level kebijakan, yaitu pada sidang kabinet/rapat terbatas kabinet, rapat koordinasi, dan rapat di level teknis kementerian/lembaga.

    Secara resmi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian telah menetapkan Panitia Antar Kementerian dan/atau Antar NonKementerian dalam Penyusunan RUU tentang Cipta Lapangan Kerja pada tanggal 23 Oktober 2019. Pembahasan RUU ini juga melibatkan stakeholder dan masyarakat, yang terdiri dari asosiasi usaha, serikat pekerja/serikat buruh, akademisi, pengamat/ahli, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan komponen masyarakat lainnya.

     Kemenkumham telah melakukan pengharmonisasian substansi dan legal drafting RUU Cipta Kerja dengan dikeluarkannya surat selesai harmonisasi dari Menkumham nomor: PHN-HN.0204-04 tgl 20 Januari 2020 dan nomor: PPE.PP.03.02-107 tgl 20 Januari 2020.

    Sejak masih berbentuk rancangan kebijakan, RUU Cipta Kerja sudah disampaikan dan disuarakan ke media baik cetak dan elektronik. Beberapa kali wakil pemerintah diundang dalam pembahasan/diskusi yang diadakan oleh media, asosiasi usaha, serikat pekerja/serikat buruh, akademisi, pengamat/ahli, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan komponen masyarakat lainnya.

    Pada 27 Januari 2020, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan draft RUU Cipta Lapangan Kerja dan naskah akademik yang menyertainya kepada Presiden Jokowi melalui surat nomor: PH.2.1-15/M.EKON/01/2020. Kemudian Presiden Jokowi melalui surat nomor: R-06/Pres/02/2020 tanggal 7 Februari 2020 menyampaikan secara resmi RUU Cipta Kerja kepada Ketua DPR RI untuk dibahas dalam sidang DPR guna mendapatkan persetujuan dengan prioritas utama.

    Surat tersebut ditindaklanjuti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bersama menteri terkait dengan menyampaikan surat presiden, naskah RUU Cipta Kerja, serta naskah akademik yg menyertainya kepada Ketua dan Wakil Ketua DPR RI tanggal 12 Februari 2020.

     Presiden Jokowi menugaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Menteri Pertanian mewakili presiden dalam pembahasan RUU Cipta Kerja di DPR.

     Kemudian Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan Pemerintah melakukan rapat perdana untuk membahas RUU Cipta Kerja pada tanggal 14 April 2020. Dalam rapat tersebut, Panitia Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja resmi dibentuk. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menetapkan Tim Koordinasi Pembahasan dan Konsultasi Publik Substansi Ketenagakerjaan RUU tentang Cipta Kerja pada 7 Februari 2020 yang dipimpin oleh Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan wakil oleh Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan. (aBy)

Infografis 1

Infografis 2

Infografis 3

Infografis 4

Infografis 5

Infografis 6

Evolusi Layanan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia

    Bangkinang-(15/10) Halo Rekan Basan Baran, semoga kita selalu dalam kondisi sehat. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terus berbenah dari waktu ke waktu untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Pelayanan yang dulu hanya terpusat di Loket Terpadu, menjadi hambatan bagi DJKI untuk bisa menjangkau masyarakat di seluruh Indonesia. DJKI kini telah berevolusi.

    Dengan diluncurkannya aplikasi IPROLINE (Intellectual Property Online) dan Loket Virtual, kini DJKI bisa melayani permohonan kekayaan intelektual dengan lebih cepat dan mudah.

    Aplikasi IPROLINE  memudahkan masyarakat dalam mendaftarkan merek, paten dan desain industri serta pencatatan hak cipta. IPROLINE akan memberikan informasi tentang progres pengajuan permohonan yang dilakukan pemohon. Sistem ini juga membantu pemeriksaan hingga penerbitan sertifikat yang dilakukan oleh pihak DJKI.

    Lokvit digunakan masyarakat untuk penerimaan dokumen pasca permohonan (dokumen yang diserahkan setelah proses pendaftaran selesai) untuk paten dan desain industri, seperti mengajukan permohonan pemeliharaan paten, permohonan perubahan data permohonan, permohonan substantif paten, permohonan banding paten, dan lain sebagainya

.    Dalam kondisi pandemi DJKI tetap melayani permohonan informasi dan aduan layanan melalui contact center 152, live chat dan sosial media DJKI-. (aBy)

Infografis 1

Infografis 2

Infografis 3

Infografis 4

Pemeliharaan Teras Kantor Rupbasan Kelas II Bangkinang

        Bangkinang- Pemeliharaan atau Perawatan adalah serangkaian aktivitas untuk menjaga fasilitas dan peralatan agar senantiasa dalam keadaan siap dalam menunjang pelaksanaan kegiatan sehari-hari, seperti halnya teras perkantoran, ya penampilan teras yang terletak di bagian depan kantor dapat mempengaruhi nilai dari penampilan kantor secara keseluruhan karena dengan penampilan teras yang bagus, dapat memberikan tampilan segar dan berbeda yang tampak pada suatu kantor.  

   Itulah yang dilakukan oleh Kepala Rupbasan Kelas II Bangkinang, Tri Joko Wiyono,Amd.I.P.,S.H.,M.H , agar penampilan Kantor Rupbasan Kelas II Bangkinang terlihat segar seperti foto yang terlihat di bawah ini.

Foto 1 : Tampak Depan Sebelum dan Sesudah

Foto 2 : Tampak Samping Kiri Sebelum dan Sesudah

Foto 3 : Tampak Samping Kanan Sebelum dan Sesudah

    Bagaimana ? terlihat berbeda bukan ? 

(aBy)

Kepala Rupbasan Kelas II Bangkinang kunjungi Mapolres Kampar

Bangkinang- Jumat pagi Kepala Rupbasan Kelas II Bangkinang MJ Parlaungan Siagian,SH.M.Si koordinasi dengan Kepala Kepolisian Resort Kampar AKBP. Muhammad Kholid,S.I.K terkait titipan barang bukti Polres Kampar yang disimpan di Rupbasan Kelas II Bangkinang. (aBy)

Perkara Kain Bekas, Dit-Reskrimsus Polda Riau datangi Rupbasan Kelas II Bangkinang

Bangkinang- Kepala Rupbasan Kelas II Bangkinang, MJ Parlaungan Siagian,SH.,M.si menerima kunjungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Kepolisian Daerah Riau Rabu, 19 Februari 2020. (aBy)

Lucky Agung Kunjungi Rupbasan Kelas II Bangkinang

Bangkinang- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum & HAM Riau, Lucky Agung Binarto,SH.,CN.,MH mengunjungi Kantor Rupbasan Kelas II Bangkinang dalam rangka Monitoring & Evaluasi. (aBy)

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar sinergi ke Rupbasan Kelas II Bangkinang

Bangkinang- (12/02) Kepala Rupbasan Kelas II Bangkinang, MJ Parlaungan Siagian,SH., M.Si menerima kunjungan Kepala Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kabupaten Kampar, ir. Zulia Darma ke Rupbasan Kelas II Bangkinang rabu siang (aBy)

Usai Sertijab, Kepala Rupbasan Kelas II Bangkinang yang Baru Langsung Gerak Cepat

Bangkinang- Usai dilantik pada hari Jum'at (17/01) Kepala Rupbasan Kelas II Bangkinang yang baru, MJ Parlaungan Siagian, SH.,Msi silahturahmi ke Kejaksaan Negeri Kampar yang diterima langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kampar, Suhendri,SH.,MH. (aBy)

Sertijab Plt. Kepala Rupbasan Kelas II Bangkinang

    Pekanbaru - Jumat (17/01/2020) dilaksanakan prosesi Serah Terima Jabatan 3 (tiga) Kepala UPT Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau. Agenda ini berlangsung di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru. Adapun Kepala UPT Pemasyarakatan yang melaksanakan serah terima Jabatan yaitu : 

1. Kepala Lembaga Pemasyarakat Kelas IIA Bangkinang dari Herry Suhasmin kepada Sutarno; 

2. Kepala Rutan Kelas I Pekanbaru dari Riko Stiven kepada Anton; 

3. Plt. Kepala Rupbasan Kelas II Bangkinang dari Muliawarman kepada MJ Parlaungan Siagian.

    Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Riau, Lucky Agung Binarto menjadi saksi dalam prosesi sertijab ini. Turut hadir Kepala Divisi Administrasi, Erfan, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Maulidi Hilal, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Siti Cholistyaningsih beserta Pejabat Struktural Kantor Wilayah Kemenkumham Riau. Turut hadir Mantan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau Periode 2017 s/d 2018, Dewa Putu Gede serta unsur Forkopimda, baik tingkat Provinsi maupun Kab/Kota dan Lembaga Bantuan Hukum di Propinsi Riau. 

     “Bagi Kepala UPT yang baru harus semakin meningkatkan kinerja. Terus dekatkan diri dengan WBP dan jangan bersikap arogan” Ujar Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau. (aBy)